Tugas Sistem Pengawasan Pemerintahan (sesekali ngepost yg akademis)

Menurut Basu Swasta (1996: 216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Menurut Winardi (2000:585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Menurut Komaruddin (1994:104) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Menurut Kadarman (2001:159) ”Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan” . Saya simpulkan di sini bahwa Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana atau tidak.

Tidak akan ada habisnya bila membahas mengenai sistem pengawasan pemerintahan Indonesia pada masa ini. Berbagai penyimpangan-penyimpangan banyak sekali dilakukan. Hal ini terjadi terutama bila berhubungan dengan orang-orang “elite”, perusahaan swasta, proyek-proyek menggiurkan, dan lain sebagainya.

Dapat kita lihat bahwa masalah pemerintahan dalam pengawasan itu sering sekali terjadi. Cara kerja pemerintahan dalam melakukan pengembangan dan melakukan suatu program kerja belum dapat begitu dilihat oleh masyarakat banyak. Proyek-proyek dari pemerintah juga sering kali berjalan lambat dan tidak tepat waktu, hal ini sebenarnya bisa tidak terus-terusan terjadi bilamana terdapat pengawasan yang ketat dan pemerintah melakukan tindakan korektif pada proyek-proyek selanjutnya.

Ketidakkredilan pemerintah dalam fungsi pengawasan tentu meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana tidak? Penegakan hukum saja lebih “adil” pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat menengah ke bawah? Fungsi pengawasan yang kurang baik dari pemerintah, khususnya dalam proyek besar, tentu akan meresahkan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat bisa mengakses informasi secara bebas dan tanpa batas, dan dengan itu bisa dengan mudahnya mengakses informasi terbaru dari pemerintah. Bagaimana bila rakyat mendengar proyek monorail di Jakarta yang sudah dibangun tiang-tiangnya, tiba-tiba terhenti karena dibatalkan pinjamannya? Salahkah bila rakyat suudzan akan segala tindakan pemerintah nantinya?

Rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah sudah saya yakini baik dan pro-rakyat, tapi masih berkendala di implementasi. Sehingga pengawasan terhadap pemerintah, baik itu pengawasan melekat, fungsional, sosial, dan politik, harus ketat dan berkelanjutan secara terus-menerus serta melakukan tindakan korektif yang solutif.

Posted on May 31, 2012